jomblo

2009-06-10T07:22:00.000-07:00

PERMOHONAN BANTUAN DANA

BEA SISWA PENDIDIKAN KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

UNTUK MENYELESAIKAN PENDIDIKAN

PADA

PROG . S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Tahun Akademik 2008 / 2009

Diajukan oleh :

ALVI

SIJUNJUNG , JUNI 2009

Sijunjung , 7 Juni 2009

Nomor : 1st

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Bantuan Dana Beasiswa

Pendidikan

Kepada

Yth . Bapak Bupati Sijunjung

Sijunjung

Assalammu’alaikum Wr ,Wb .

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALVI

Tempat / Tgl.Lahir : Pincuran Gadang , 16 September 1989

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Pendidikan : Prog. S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim – RIAU

Alamat : Perumnas Salasah Indah Blok D.16,

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan dana beasiswa kepada pemerintah daerah sawahlunto / sijunjung , guna untuk menyelesaikan pendidikan saya pada Prog. S1, Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim – RIAU, yang mana pada saat sekarang saya duduk pada Semester II Tahun Akademik 2008/2009.

Adapun dasar permohonan ini saya ajukan menginget kemampuan kedua orang tua saya yang terbatas .

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan :

a. Fhoto KHS (kartu hasil study)

b. Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Mahasiswa UIN Suska – RIAU

c. Suarat Keterngan Kurang Mampu dari Wali Nagari

d. Fhoto copy KTM (kartu tanda mahasiswa)

e. Fhoto copy KTP (kartu tanda penduduk)

f. Fhoto copy KK (kartu keluarga)

g. Surat Keterangan bahwa telah meninggalnya kedua orang tua dari ketua jorong guguak dadok

Demikianlah permohonan dan harapan saya, atas pertimbangan dan bantuan Bapak sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Turut Bermohon Hormat saya ,

Orang tua wali, Pemohon

ALVI

MENGETAHUI :

CAMAT SIJUNJUNG WALI NAGARI

SIJUNJUNG

UNKNOWN UNKNOWN

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

2. Arsip

PROPOSAL

MOHON BANTUAN DANA PENDIDIKAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah RI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memndang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat setiap warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skill) yang layak . sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai pancasila.

Kalau dilihat dari data yang ada di WEF (World Economic Forum) daya saing kualitas pendidikan Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan bangsa – bangsa yang ada di Asia Tenggara.

Menyikapi hal tersebut dan untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan Nasional telah mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari jenjang pendidikan dasar (Usia Pra Sekolah) sampai ke jenjang pendidikan tinggi dengan cara memberikan beasiswa khusus untuk keluarga yang kurang mampu.

Mengingat pendidikan itu mahal dan sanagt penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi kualitas diri seseorang dapat dilihat dan diukur dengan melihat sejauh mana pendidikan yang telah ia dapatkan . dimana seseorang yang berpendidikn akan cenderung menampilkan sikap dan perilaku serta memiliki wawasan yang berbeda dengan orang yang kurang berpndidikan atau tidak berpendidikan sama sekali, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang mempunyai andil yang sangat besar dalam rangka proses pengembangan diri dan peningkatan kulaitas inetelektual seseorang.

Kualitas pendidikan yang diperoleh seseorang mempunyai hubungan atau korelasi yang sangat erat dengan kemajuan suatu bangsa. Dimana kemajuan pendidikan menjadi tolak ukur dalam nilai suatu bangsa. Lembaga Pendidikan yang bonafit dan memiliki manajemen yang bagus dan terorganisir secara sistematis akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini merupakan produk sekalipun asset daerah yang harus didukung dan diberikan stimulus untuk dapat melakukan perkembangan kearah yang lebih baik dan pada akhirnya membawa kemajuan terhadap daerah itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan prinsip yang terdapat pada undang – undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi, skill dan pengetahuan yang memadai.

B. Tujuan

1. Untuk Meningkatkan Motivasi lebih besar lagi untuk meraih cita – cita, sehingga bisa menjadi asset SDM yang berkualitas bagi Nusa dan Bangsa khususnya Kab. Sawahlunto/Sijunjung

2. Untuk membantu meringankan beban keluarga saya

3. Mengingat kedua orang tua saya telah meninggal dunia

C. Penutup

Demikianlah Proposal bantuan dana pendidikan ini saya buat, besar harapan saya kiranya Bapak dapat membantu. Atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah

Wassalammu’alaikum Wr,Wb

Sijunjjung , 7 Juni 2009

Hormat saya Pemohon,

ALVI

RINCIAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN

TAHUN AKADEMIK 2008 /2009

NAMA : ALVI

PENDIDIKAN : Prog. S1 Manajemen UIN SUSKA –RIAU

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Sumbangan Dana Pendidikan Satu tahun	2.200.000
2	Beli buku + biaya fhoto copy	2.500.000
3	Biaya makan dan Pemondokan	3.000.000
4	Biaya Transportasi	1.500.000
5	Biaya lain - lain	500.000
JUMLAH		9.700.000

Hormat saya,

ALVI

2009-05-01T21:34:00.000-07:00

Senin, 2009 Januari 05

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

PERAN POLITIK STRATEGI NASIONAL

DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

By. Evant

PENDAHULUAN

Geopolitik nasional sebagai lebensraum telah menjadi saksi sejarah atas fenomena dinamika ruang dan waktu yang dimanifestasikan dalam paradigma tertentu yang bersifat harapan, tuntutan dan keinginan mewujudkan cita-cita kebersamaan nasional oleh the founding fathers di awal kemerdekaan. Para pendiri Negara Kesatuan Repulbi Indonesia (NKRI) telah bersepakat membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan berikrar untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pondasi dari kebijaksanaan dan strategi pembangunan politik nasional, yaitu :

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional yakni masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap bangsa menyadari bahwa untuk dapat mencapai cita-cita luhur sebagai perwujudan dari tujuan nasionalnya harus melaksanakan usaha-usaha dalam wujud pembangunan nasional pada segenap aspek kehidupan. Namun demikian adalah suatu kenyataan bahwa usaha pencapaian tujuan nasional setiap saat akan dihadapkan pada tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang senantiasa harus dihadapi atau ditanggulangi. Untuk mampu menghadapi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan tersebut diperlukan kemampuan, kekuatan, ketangguhan, dan keuletan yang senantiasa dibina secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu bukti bahwa kemampuan, kekuatan, ketangguhan serta keuletan yang dimiliki dan mampu dibina oleh suatu bangsa dapat menjadi pendorong tangguhnya ketahanan nasional suatu negara yang disebabkan karena adanya nation political spirit.

Strategi didefenisikan sebagai suatu seni untuk menggunakan pertempuran sebagai sarana untuk mencapai tujuan perang (Karl Von Clausewitz). Pada prinsipnya, strategi mengandung 3 (tiga) unsur yaitu sarana (means), cara (ways), dan tujuan (ends), dengan kata lain strategi dibangun atas peletakan dasar rencana atau konsep (concepts), sumber daya (resources), dan sarana (objectives). Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan strategi selalu bersifat subyektif karena sangat dipengaruhi oleh karakter dan lingkungan strategik. Lingkungan strategik yang cenderung semakin cepat berubah, dinamis, turbulen dan sukar diprediksi memerlukan analisa lingkungan strategik baik pada means yang akan menghasilkan peluang dan kendala dan juga pada ends yang akan menghasilkan tantangan dan resiko. Oleh karena itu, tuntutan terhadap fleksibilitas strategi menjadi sangat krusial, sehingga bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategik yang ada.

PEMBAHASAN

Tujuan dari strategi nasional adalah upaya untuk mewujudkan cita-cita berupa kepentingan nasional yang mencakup kepentingan keamanan (security) dan kepentingan kesejahteraan (welfare) dengan kata lain konsepsi politik dan strategi nasional menjadi terpadu. Politik sebagaimana kita ketahui terdiri dari orang-orang yang berperilaku dan bertindak politik (consist of people acting politically) yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok fungsional seperti politisi, ilmuwan, akademisi, wartawan dan lain-lain, berusaha mencoba mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan dan tindakan yang bisa mengangkat kepentingannya dan mengesampingkan kepentingan kelompok lainnya.

Pembangunan strategi politik nasional merupakan pembangunan strategi dalam rangka akumulasi, artikulasi, komunikasi dan edukasi kepentingan (interest) masyarakat di dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu untuk melihat gambaran kepentingan politik yang akan dikembangkan melalui strategi tertentu harus memperhatikan lingkungan strategi dimana proses dan dinamika politik yang bersangkutan berkembang baik dalam global, regional maupun nasional sebagai sebuah paradigma. Salah satu unsur paradigmanya adalah Pancasila sebagai landasan Idiil.

Amandemen atas UUD 1945 telah meletakkan landasan yang kokoh bagi perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita sebagai arah dari strategi pembangunan politik nasional untuk mewujudkan tatanan politik menuju ke arah yang lebih demokratis dan berkeadilan. Setalah empat kali mengalami perubahan, masing-masing pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, Undang-undang Dasar negara kita menentukan bahwa institusi-institusi kenegaraan sebagai subyek hanya dibedakan satu sama lain atas dasar pembagian fungsi dan kewenangan. Perubahan terhadap Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memperkuat posisi dan kedudukan dari lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiga kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif. Lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 (amandemen) baik MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkama Agung, Mahkama Konstitusi dan Komisi Yudisial ditempatkan sebagai lembaga-lembaga yang sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain.

Konsep geopolitik yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara bertujuan menjamin kesatuan wilayah beserta segala isi dan aspek kehidupan nasionalnya. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia yang beruang lingkup kepentingan nasional berlandaskan Pancasila tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia yang tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional. Maka dalam aktualisasi konsepsi Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 termasuk paradigma nasional lainnya.

Berangkat dari pemikiran tersebut, selanjutnya secara cermat dan cerdas, perlu usaha untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dari permasalahan tersebut, maka perlu dicari upaya pemecahan masalah degan pisau analisis Wawasan Nusantara guna mencari alternatif kebijakan strategis yang baik dalam proses pembangunan nasional di masa yang penuh dengan tantangan, ketidakpastian dan perubahan.

Strategi pembangunan politik merupakan rangkaian langkah-langkah yang sistematis yang mengandung unsur sarana (means), cara (ways) dan tujuan (ends) untuk mencapai tujuan pengembangan/pembangunan politik (kewenangan, kekuasaan dan politik) sebagai embrio pemerintahan (government) dan kenegaraan (state) yang berkaitan dengan suprastruktur, infrastruktur dan substruktur politik itu sendiri.

Tujuan membangun system politik nasional yang demokratis merupakan strategi tentang bagaimana power, authority, rules dapat diartikulasikan sebagai manifestasi dari nilai-nilai demokrasi. Sedangkan mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai nilai bangsa dan kebangsaan dirancang bagi terciptanya keutuhan negara kesatuan RI yang kuat dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai serta mampu menghadapi tantangan lingkungan strategis antara lain perkembangan teknologi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari dinamika masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Bagi terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai dan demokratis serta mampu menghadapi tantangan pesatnya perkembangan teknologi maupun perkembangan dinamika masyarakat yang secara keseluruhan dapat menjadi dasar dilaksanakannya pembangunan di segala bidang. Ditengah masalah semakin menguatnya gejala disintegrasi bangs serta timbulnya berbagai konflik horizontal, maka pembangunan strategi politik yang berorientasi kesejahteraan dan ketahanan nasional perlu dijadikan salah satu agenda utama dalam rangka pencapaian stabilitas politik untuk pembangunan nasional.

Persatuan Indonesia merupakan amanat yang secara eksplisit dinyatakan di dalam sila ketiga dari dasar negara Pancasila. Didasari bahwa persatuan dan kesatuan dipengaruhi oleh berbagai faktor kepulauan, upaya untuk mempererat persatuan dan kesatuan nasional juga sangat tergantung pada terciptanya sistem dan kemampuan operasional pertahanan dan keamanan nasional dalam tingkatan yang memadai. Dalam konstelasi geografis seperti itu, harus disadari bahwa memelihara keamanan wilayah dan menjaga kedaulatan negara, serta manajemen pembngunan dan konsolidasi politik, mempunyai tingkat kesulitan dan kerumitan yang berbeda dengan konstelasi geografis negara daratan. Mengalir dari pemikiran tersebut, pertahanan dan keamanan merupakan bagian integral dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan, dan sekaligus harus menopang pengembangan sistem politik yang demokratis. Terjaganya kondisi persatuan nasional tidak hanya tergantung pada kondisi obyektif dalam negeri, melainkan juga oleh berbagai konstelasi politik internasional.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional adalah sistem politik beserta strategi pembangunannya. Tujaun pembangunan strategi politik adalah terciptanya suasana kondusif bagi terselenggaranya pembangunan di segala bidang, namun kehidupan politik itu sendiri harus bersifat dinamis, sehingga mampu mengakomodasikan secara maksimal setiap perubhan kepentingan dan/atau kebutuhan rakyat serta perkembangan lingkungan strategis baik dalam lingkup daerah, nasional maupun internasional. Dalam hubungan antar bangsa, politik luar negeri RI bertujuan menegakkan kemerdekaan, perdamaian serta keadilan dunia, malalui perserikatan bangsa-bangsa, pembinaan persahabatan dan kerjasama regional dan internasional, tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik ataupun sistem sosial masing-masing negara yang kesemuanya didedikasikan pada kepentingan nasional dan peningkatan kesejahteaan rakyat.

Di dalam upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, maka diwujudkan dalam sasaran pembangunan politik dimana pertahanan nasional dan keamanan nasional sebagai agenda utama. Sasaran-sasaran dalam pembangunan sistem politik yang demokratis antara lain :

a. Terwujudnya stabilitas politik yang kapabel, kredibel, dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan/atau kepentingan rakyat

b. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan etika dan moral yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan.

d. Terbangunnya wawasan dan watak kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah negara.

Erat kaitan antara sasaran pembangunan politik dengan strategi pembangunan politik mengharuskan kita melihat beberapa komponen yang menjadi penentu dalam peningkatan strata pembangunan politik. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah kelembagaan partai politik itu sendiri, manajemen atau mekanisme yang mengatur keseluruhan proses kerja baik internal maupun eksternal di lingkungan partai politik, dan sumber daya manusia politik yang memproses kebijakan dan sumber daya lainnya dalam rangka menghasilkan output partai politik.

Komponen pertama yang menekankan kepada kelembagaan partai politik menuntut penyusunan kembali organisasi-organisasi politik (restructuring of political organizations). Yang dimaksud dengan restrukturisasi organisasi-organisasi politik ialah di satu pihak memungkinkan berlakunya sistem multipartai untuk mencegah tumbuhnya satu partai politik yang demikian kuatnya sehingga terus-menerus mendominasi kehidupan politik di negara yang bersangkutan dan di lain pihak mencegah tumbuhnya terlalu banyak partai politik, apalagi karena akibat pertikaian atau perpecahan politik di kalangan para elit politik yang jika berlanjut pasti akan mengganggu stabilitas nasional, bukan hanya di bidang politik, akan tetapi juga di bidang-bidang lain.

Kesetaraan hubungan eksekutif dan legislatif dalam konstelasi pembangunan politik kehidupan negara mempunyai arti penting bagi pembentukan suatu proses kebijakan. Artinya, adanya kesederajatan pemahaman antara lembaga eksekutif dan legislatif (check and balances system) dalam menyikapi berbagai masalah kebijakan, akan menciptakan keseimbangan serta hubungan yang harmonis antar lembaga negara. Strategi dinamika politik nasional yang dilaksanakan oleh para pelaku kebijaksanaan di lingkungan eksekutif dan legislatif di dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijaksanaan sebagai produk kinerja badan eksekutif dan badan legislatif inilah sebagai representasi perwujudan proses check and balances system. Hakekatnya check and balances system tidak mengenal sekat struktural dan kultural yang memisahkan kekuasaan dengan kata lain terdapat saling keterhubungan (interconnected), saling ketergantungan (interdependence) dan irisan (intercourse) satu sama lain.

Implikasi lain dari strategi pembangunan politik yang berupa penguatan legislatif menjadikan DPR sebagai lembaga yang kuat seiring perubhan mendasar pada berbagai dasar hukum kedudukan presiden dan DPR. Lembaga itu bahkan menjadi sangat kuat sehingga presiden mandataris MPR nyaris tidak bisa bergerak tanpa persetujuan DPR. Tidak hanya soal mendasar kenegaraan saja seperti pengesahan APBN, bahkan untuk penunjukan duta besar maupun pengangkatan pimpinan BUMN harus dengan persetujuan DPR. Tak cukup hanya meminta persetujuan, DPR sendiri melaksnakan fit and proper test yang menentukan lolos tidaknya calon bersangkutan.

PENUTUP

Sistem politik Indonesia mengalami proses demokrasi yang membawa konsekuensi terhdap dinamika kehidupan politik agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memberikan ruang publik yang semakin luas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujudnya budaya politik Pancasila dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Substansi pembangunan politik mengandung makna sebagai prasarat bagi modernisasi politik, partisipasi politik, pembinaan lembaga-lembaga politik, penciptaan stabilitas politik dan berlangsungnya proses perubahan guna memperbesar kemampuan suatu sistem politik.

Secara konkret, proses itu bisa dilihat sebagai proses yang menjelma dalam wujud gejala-gejala semakin berfungsinya sistem dan infrastruktur politik, meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran politik warga negara, serta berkualitasnya pendidikan politik dan komunikasi politik terutama yang dilakukan oleh publik sebagi representasi partisipasi publik.

Kebijakan pembangunan politik ini akan menjelma dalam strategi-strategi yang lebih operasional, baik melalui proses check and balances system, pengembangan fungsi dan peranan partai politik, dan mengembangkan partisipasi publik. Dengan demikian pembangunan sistem politik yang demokratis memerlukan strategi pembangunan politik guna mendukung terciptanya stabilitas politik dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Suatu keputusan strategis berisi rumusan umum untuk mengarahkan semua langkah yang perlu dilaksanakan (sasaran) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara, dan atau sasaran, sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan, dan seirama dalam mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama.

Untuk meningkatkan stabilitas politik dalam rangka pembangunan nasional dapat dicapai melalui pemantapan proses check and balances system, pengembangan fungsi dan peranan partai politik, dan pengembangan partisipasi publik dengan menggunakan metoda policy analysis, sosialisasi dan komunikasi. Keseluruhan aspek di atas mengarah kepada tercapainya tujuan pembangunan nasional yang tentu saja sangat ditentukan oleh ketahanan nasional yang dimiliki bangsa berupa keuletan dan semangat juang dalam peningkatan keamanan dan kesejahteraan serta teraplikasikan dalam ketahanan nasional dalam lima gatra kehidupan nasional yang dinamis.

2009-05-01T21:30:00.001-07:00

Noun Clauses

See The Sentence for definitions of sentence, clause, and dependent clause.

A sentence which contains just one clause is called a simple sentence.

A sentence which contains one independent clause and one or more dependent clauses is called a complex sentence. (Dependent clauses are also called subordinate clauses.)

There are three basic types of dependent clauses: adjective clauses, adverb clauses, and noun clauses. (Adjective clauses are also called relative clauses.)

This page contains information about noun clauses. Also see Adjective Clauses and Adverb Clauses.

A. Noun clauses perform the same functions in sentences that nouns do:

A noun clause can be a subject of a verb:

What Billy did shocked his friends.

A noun clause can be an object of a verb:

Billy’s friends didn’t know that he couldn’t swim.

A noun clause can be a subject complement:

Billy’s mistake was that he refused to take lessons.

A noun clause can be an object of a preposition:

Mary is not responsible for what Billy did.

A noun clause (but not a noun) can be an adjective complement:

Everybody is sad that Billy drowned.

B. You can combine two independent clauses by changing one to a noun clause and using it in one of the ways listed above. The choice of the noun clause marker (see below) depends on the type of clause you are changing to a noun clause:

To change a statement to a noun clause use that:

I know + Billy made a mistake =

I know that Billy made a mistake.

To change a yes/no question to a noun clause, use if or whether:

George wonders + Does Fred know how to cook? =

George wonders if Fred knows how to cook.

To change a wh-question to a noun clause, use the wh-word:

I don’t know + Where is George? =

I don’t know where George is.

C. The subordinators in noun clauses are called noun clause markers. Here is a list of the noun clause markers:

that

if, whether

Wh-words: how, what, when, where, which, who, whom, whose, why

Wh-ever words: however, whatever, whenever, wherever, whichever, whoever, whomever

D. Except for that, noun clause markers cannot be omitted. Only that can be omitted, but it can be omitted only if it is not the first word in a sentence:

correct:

Billy’s friends didn’t know that he couldn’t swim.

correct:

Billy’s friends didn’t know he couldn’t swim.

correct:

Billy’s mistake was that he refused to take lessons.

correct:

Billy’s mistake was he refused to take lessons.

correct:

That Billy jumped off the pier surprised everyone.

not correct:

* Billy jumped off the pier surprised everyone.

E. Statement word order is always used in a noun clause, even if the main clause is a question:

not correct:

* Do you know what time is it? (Question word order: is it)

correct:

Do you know what time it is? (Statement word order: it is)

not correct:

* Everybody wondered where did Billy go. (Question word order: did Billy go)

correct:

Everybody wondered where Billy went. (Statement word order: Billy went)

F. Sequence of tenses in sentences containing noun clauses:

When the main verb (the verb in the independent clause) is present, the verb in the noun clause is:

future if its action/state is later

He thinks that the exam next week will be hard.

He thinks that the exam next week is going to be hard.

present if its action/state is at the same time

He thinks that Mary is taking the exam right now.

past if its action/state is earlier

He thinks that George took the exam yesterday.

When the main verb (the verb in the independent clause) is past, the verb in the noun clause is:

was/were going to or would + BASE if its action/state is later

He thought that the exam the following week was going to be hard.

He thought that the exam the following week would be hard.

past if its action/state is at the same time

He thought that Mary was taking the exam then.

past perfect if its action/state is earlier

He thought that George had taken the exam the day before.

If the action/state of the noun clause is still in the future (that is, after the writer has written the sentence), then a future verb can be used even if the main verb is past.

The astronaut said that people will live on other planets someday.

If the action/state of the noun clause continues in the present (that is, at the time the writer is writing the sentence) or if the noun clause expresses a general truth or fact, the simple present tense can be used even if the main verb is past.

We learned that English is not easy.

The boys knew that the sun rises in the east.

G. Here are some examples of sentences which contain one noun clause (underlined) and one independent clause:

Noun clauses as subjects of verbs:

That George learned how to swim is a miracle.

Whether Fred can get a better job is not certain.

What Mary said confused her parents.

However you learn to spell is OK with me.

Noun clauses as objects of verbs:

We didn’t know that Billy would jump.

We didn’t know Billy would jump.

Can you tell me if Fred is here?

I don’t know where he is.

George eats whatever is on his plate.

Noun clauses as subject complements:

The truth is that Billy was not very smart.

The truth is Billy was not very smart.

The question is whether other boys will try the same thing.

The winner will be whoever runs fastest.

Noun clauses as objects of prepositions:

Billy didn’t listen to what Mary said.

He wants to learn about whatever is interesting.

Noun clauses as adjective complements:

He is happy that he is learning English.

We are all afraid that the final exam will be difficult.

2009-05-01T20:52:00.000-07:00

The Adjective Clause

Recognize an adjective clause when you see one.

An adjective clause—also called an adjectival or relative clause—will meet three requirements:

First, it will contain a subject and verb.
Next, it will begin with a relative pronoun [who, whom, whose, that, or which] or a relative adverb [when, where, or why].
Finally, it will function as an adjective, answering the questions What kind? How many? or Which one?

The adjective clause will follow one of these two patterns:

relative pronoun or adverb + subject + verb

relative pronoun as subject + verb

Here are some examples:

Whose big, brown eyes pleaded for another cookie

Whose = relative pronoun; eyes = subject; pleaded = verb.

Why Fred cannot stand sitting across from his sister Melanie

Why = relative adverb; Fred = subject; can stand = verb [not, an adverb, is not officially part of the verb].

That bounced across the kitchen floor

That = relative pronoun functioning as subject; bounced = verb.

Who hiccupped for seven hours afterward

Who = relative pronoun functioning as subject; hiccupped = verb.

Avoid writing a sentence fragment.

An adjective clause does not express a complete thought, so it cannot stand alone as a sentence. To avoid writing a fragment, you must connect each adjective clause to a main clause. Read the examples below. Notice that the adjective clause follows the word that it describes.

Diane felt manipulated by her beagle Santana, whose big, brown eyes pleaded for another cookie.

Chewing with her mouth open is one reason why Fred cannot stand sitting across from his sister Melanie.

Growling ferociously, Oreo and Skeeter, Madison's two dogs, competed for the hardboiled egg that bounced across the kitchen floor.

Laughter erupted from Annamarie, who hiccupped for seven hours afterward.

Punctuate an adjective clause correctly.

Punctuating adjective clauses can be tricky. For each sentence, you will have to decide if the adjective clause is essential or nonessential and then use commas accordingly.

Essential clauses do not require commas. An adjective clause is essential when you need the information it provides. Look at this example:

The vegetables that people leave uneaten are often the most nutritious.

Vegetables is nonspecific. To know which ones we are talking about, we must have the information in the adjective clause. Thus, the adjective clause is essential and requires no commas.

If, however, we eliminate vegetables and choose a more specific noun instead, the adjective clause becomes nonessential and does require commas to separate it from the rest of the sentence. Read this revision:

Broccoli, which people often leave uneaten, is very nutritious.

Home • Terms • Exercises • Handouts • Rules • Shop • Feedback

©1997 - 2009 by Robin L. Simmons
All Rights Reserved.

valid html

2009-04-17T21:56:00.000-07:00

2009-04-17T21:37:00.000-07:00

Bandung, ….. 200..

Perihal :proposal bantuan biaya kuliah

di- ……Bandung

kepada :

Yth.bapak pimpinan …………………..

di-

…………………………………………

Dengan hormat,

Bersama ini saya ajukan kepada bapak, proposal bantuan biaya perkuliahan pada ....................................................................di Bandung.

Proposal terlampir.

Demikian saya ajukan proposal ini dengan harapan kiranya bapak dapat mempertimbangkannya. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada bapak dalam menjalankan amanah.

Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Mahasiswa

………………..

NIM :…………

PROPOSAL

MOHON BANTUAN TAMBAHAN BIAYA UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN DI ........ BANDUNG

I. PENDAHULUAN

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kepada Allah swt, yang telah membukakan jalan kepada saya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke ……………di Bandung.

Rasa syukur yang saya pahami adalah mampu memanfaatkan sesuatu yang dianugrahkan Allah swt menurut kehendaknya. Agar sesuatu yang baik akan menjadi lebih baik lagi bagi yang mensyukurinya, terutama dari segi hakekat, nilai, wujud, dan manfaatnya dimasa yang akan datang.

Menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan kepada saya tersebut merupakan suatu amanah yang harus saya buktikan secara bertanggung jawab, sementara dukungan moril dan ekonomi dari ……. kurang optimal. Untuk itu, maka saya harus memikirkan segala sesuatu sumber dana tambahan biaya dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan. Seperti, peralatan perkuliahan, buku-buku panduan perkuliahan, transportasi dan sebagainya.

Untuk itu saya mohon bantuan kepada bapak pimpinan …………………………., kiranya berkenan memberikan bantuan tambahan kepada saya, agar saya dapat melaksanakan perkuliahan secara optimal.

II. MOTIVASI

Motiv yang memberanikan saya mengambil keputusan mengikuti kuliah tersebut adalah :

1. Dorongan dari nilai keislaman yang saya serap dari pemahaman alqur’an bahwa nasib seseorang ditentukan oleh pribadi yang bersangkutan , dan Allah sangat mencintai hambanya yang bekerja keras dan berjuang dalam menuntut ilmu,serta membebaskan dari segala bentuk kezholiman.

2. terbukanya peluang yang mendorong saya untuk mensyukurinya. Jika tidak saya takut menjadi hamba yang kufur yang dapat lebih menyengsarakan hidup dimasa yang akan datang.

3. mengingat biaya yang dikeluarkan semakin meningkat , yang menjadi beban pikiran bagaimana cara menutupinya.

III. TUJUAN.

Tujuan saya mengajukan proposal ini kepada bapak bertujuan sebagai berikut :

1. agar saya dapat melaksanakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya serta mendorong saya untuk dapat melakukan yang terbaik.

2. menghindari kemungkinan alternatif lain yang dapat menyita pemikiran, waktu dan tenaga untuk memenuhinya.

3. waktu senggang perkuliahan rencananya saya gunakan untuk meningkatkan pengetahuan keislaman saya.

IV. PENUTUP

Demikianlah proposal ini saya sampaikan kepada bapak atas perhatian dan bantuan bapak sangat saya harapkan. Semoga allah swt memberikan rezki yang barokah serta dapat menjadikan amal jariyah bagi bapak khususnya. Amin Ya Robbal A’lamin.

Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Bandung, ……… 200..

Mahasiswa

………………

NIM :………...

RINCIAN ANGGARAN PROPOSAL

No.	Jenis kebutuhan	Jumlah kebutuahn per bulan	Biaya per semester	Total per tahun
1	Perlengkapan perkuliahan.	Rp………….	Rp……………	Rp………
2	Transportasi	2 kali x Rp…….x 30hari = Rp……..	Rp………….	Rp……….
3	Buku-buku panduan	±Rp………../semester	Rp…………..	Rp………..
4	Makan	2 kali x Rp……x 30 hari=Rp..........	Rp………..	Rp…………
Jumlah biaya yang dibutuhkan per tahun				Rp………….

Terbilang : …………………………………………………………………………….

Bandung, ........ 200..

Mahasiswa

................................

NIM : ...............

प्रोपोसल beasiswa

2009-04-17T21:16:00.001-07:00

प्रोपोसल beasiswa

2009-04-17T21:16:00.000-07:00

2009-03-27T01:35:00.000-07:00

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PEMAJUAN HAM DI INDONESIA

Mukaddimah

Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan perjalanan bangsa yang panjang. Mulai dari lahirnya kesadaran untuk bernegara dan menentukan nasib sendiri, pada masa Kebangkitan Nasiaonal, sampai dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Penyususunan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan berbagai upaya penegakan dan pemenuhan Hak Sipil dan Politik, maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang akhir-akhir ini semakin mencuat di tengah-tengah derap reformasi. Pada tingkat kerjasama Regional Asia Pasifik misalnya, dalam workshopnya yang ke 12 yang diselenggarakan di Doha, Qatar, pada tnggal 4 sd 6 Maret 2004 yang lalu, disepakati untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk melakukan empat kegiatan utama 1- Pendirian dan Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2- Penyususnan Rancangan Aksi Nasional HAM, 3- Penyelenggaraan Pendidikan HAM di semua jenjang pendidikan, 4- Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan penegakan HAM dan perlindungannya semakin menjadi agenda nasional yang penting di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Memasuki millennium baru di Abad 21, bangsa-bangsa di dunia semakin dituntut untuk melakukan proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), penguatan masyarakat madani (civil society) dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, agar dapat memasuki pergaulan masyarakt dunia yang maju, adil, damai dan beradab. Selain untuk menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, berkeadilan dan demokratis. Tuntutan demokratisasi ini sebenarnya telah bergaung sejak terjadinya proses dekoloniasi di negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin, setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada awal tahun 40-an.. Demikian pula tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) ini berpuncak dengan disahkan dan diprokamasikannya the Universal Declaration of Human Rights, oleh resolusi Majlis Umum PBB pada tgl. 10 Desember 1948 di Lake Success. Meskipun perkambangan pemikiran dan perumusan serta pelaksanaan demokrasi dan Hak Asasi Manusia tersebut telah dimulai oleh para filsuf Yunani pada abad-abad sebelum Masehi. Sedangkan penguatan masyarakat madani (civil society) ini semakin aktual dalam masyarakt dunia, setelah berakhrinya era perang dingin; dengan runtuhnya bekas Uni Soviet, pada akhir tahun 1980, Meskipun konsep tentang pembangunan masyarakat madani dalam hubungannya dengan proses demokratisasi ini secara jelas, dirumuskan oleh tokoh sosiologi dari Perancis, Alexis de Toqcuiville (1805-1859) yang menulis buku “Democracy in America“, setelah kunjungannya ke Amerika Serikat pada 1835.

2-Demokrasi dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Perjuangan ke arah demokratisasi telah menandai berbagai peristiwa sosial dan politik di berbagai belahan dunia selama paruh kedua abad ke 20 yang lalu. Memasuki millennium baru di abad 21 ini, tuntutan demokratisasi ini semakin nyaring disuarakan oleh para pecinta kemanusiaan, keadilan dan perdamaian. Sebuah perjuangan panjang yang sekaligus merupakan proses belajar bagi bangsa-bangsa tersebut untuk semakin dewasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Faisal Siagian, perjuangan menegakkan demokrasi harus memiliki salah satu tujuan utamanya ialah pembentukan masyarakat politik yang demokratis, termasuk di sini pemilihan kepala daerah secara fair dan demokratis melalui mekanisme persaingan secara wajar, sehingga proses politik setelah pemilihan itu masyarakat berada dalam keadaan suasana damai, teratur dan stabil. Demokrasi dapat berkembang bukan hanya karena adanya kepemimpinan yang demokratis saja, melainkan juga karena tingginya partisipasi masyarakat dalam sistem politik nasional dan lokal. (Faisal Siagian, 1995, p.132)

Setidaknya ada tiga ciri dalam suatu sistem pemerintahan yang Demokratis, yaitu : 1- persaingan yang ekstensif untuk menduduki posisi-posisi politis negara melalui pemilihan yang teratur, bebas dan adil; 2- adanya akses untuk partisipasi politik yang menyeluruh sehingga tidak seorang dewasa pun yang tidak dicakupnya; 3- kebebasan pers, kebebasan berserikat dan ditegakkannya hukum, yang cukup untuk menjamin bahwa persaingan dan partisipasi politik tersebut menjadi bermakna dan otentik (Larry Diamond, 1994, p. 10).

Dalam perkembangan pemikiran maupun praktek demokrasi di berabagai negara di dunia, telah berkembang berbagai bentuk demokrasi, seperti demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, demokrasi konstitusional, demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, demokrasi sosial dll.. Namun apapun atribut yang dilekatkan kepada demokrasi, menurut Mangadar Situmorang, yang paling penting diperhatikan adalah bahwa ide-ide dan eksperimen-eksperimen politik tersebut menegaskan adanya sejumlah kriteria universal bagi demokrasi. Kriteria-kriteria tersebut antara lain :

1- Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan;

2- Adanya kebebasan berpendapat, berusaha, dan hak milik;

3- Adanya rule of law yang disepakati dan ditaati oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk oleh pemerintah. Hukum harus membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi hak-hak rakyat;

4- Adanya distribusi dan pergantian kekuasaan secara damai. (Mangadar Situmorang, 1995, p. 166)

Dalam kaitan antara demokrasi, desentralisasi dan otonomi, salah satu pendekatan mutakhir dalam ilmu politik yang mampu membedah perlunya demokratisasi, desentralisasi dan otonomi, termasuk di dalamnya persoalan pemilihan Kepala Daerah, menurut Faisal Siagian, adalah “pendekatan hubungan negara dan masyarakat” (state and society realtions approach).

Menurut pendekatan ini, masyarakat madani (civil society) adalah suatu bidang dalam hidup bermasyarakat yang terletak di antara keluarga per orang pada satu pihak dalam kehidupan bernegara, dan proses pemilihan untuk menetapkan siapa yang memerintah negara pada pihak lainnya. Alfred Stephen, merumuskan masyarakat madani (civil society) sebagai berikut : “Civil society ” adalah arena tempat beradanya gerakan sosial (seperti perhimpunan wanita, kelompok-kelompok agama, organisasi profesi dll) dan organisasi kemasyarakatan dari pelbagai golongan dan kelompok profesi (seperti perhimpunan ahli hukum, persatuan wartawan, serikat buruh, asosiasi pengusaha dll), yang mencoba membentuk diri mereka dalam suatu keteraturan supaya mereka dapat menyatakan dirinya dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya (Alfred Stepan, 1988, p. 3-4)

Penguatan masyarakat madani ini merupakan prasyarat bagi pelaksanaan demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah, misalnya penguatan gerakan-gerakan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi masyarakat yang bersifat otonom di daerah, yang mengarahkan kegiatnnya terhadap pemerintah sebagai cara untuk menyalurkan aspirasi dan pilihan-pilihan mereka demi menandingi pilihan dan aspirasi yang dipaksakan oleh pemerintah kepada mereka.

Menurut catatan Faisal Siagian, telah terjadi berbagai perkembangan yang menarik dalam proses desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia akhir-akhir ini, yang antara lain disebabkan oleh :

1- Desakan Demokratisasi. Adanya desakan demokratisasi di tingkat pusat yang kemudian merambah ke tingkat daerah. Munculnya tuntutan demokratisasi bagi pemilihan beberapa Kepala Daerah di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh munculnya arus bawah.

2- Aspirasi dari bawah. Aspirasi dari bawah dapat berupa tuntutan dan dukungan. Aspirasi dari bawah sudah menjadi trade mark yang tidak bisa dinafikan. Apabila dinafikan justru akan menambah gejolak di daerah.

3- Political appeal.Political appeal adalah kiat politik daerah untuk menarik perhatian pemerinrtah pusat. Tekanan atau desakan demokratisasi dari perspektif regional menyangkut geopolitik daerah. Daerah-daerah yang realtif terpencil biasanya suka membuat move untuk menarik perhatian pusat.

4- Pluralisme politik. Munculnya pluralisme politik di daerah adalah inheren dengan demokratisasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Berbagai macam unjuk rasa merupakan cerminan dari pluralisme politik lokal itu. (Faisal Siagian, opcit, p.129).

Selanjutnya, di samping masalah demokratisasi, maka faktor lain yang turut mempengaruhi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah berupa keterbukaan di tingkat lokal. Keterbukaan idi tingkat lokal tersebut mempunyai tiga makna penting :

a- Terbukanya kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk secara bebas mengritik kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, termasuk kritik terhadap pola kebijakan pembangunan di daerah.

b- Terbukanya kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk berbeda pendapat dengan pemerintah pusat, perbedaan mana harus diakomodasikan oleh pemerintah pusat dengan menyerap aspirasi daerah.

c- Terbukanya kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk menolak Kepala Daerah yang kurang berkenan dengan aspirasi daerah. (ibid)

Demokrasi tidak hanya berarti hak memilih anggota DPR dan pemerintah, meskipun ini juga hal yang penting. Demokrasi merupakan kesuluruhan bentuk hak yang harus dimiliki warga negara apabila suatu pemerintahan itu terbuka, dapar dipercaya dan partisipatif. Hak-hak itu meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, misalnya serikat buruh atau kelompok penekan; akses kepada informasi, khususnya mengenai renacana pemerintah terutama bagi mereka yang terkena secara langsung dan hak untuk diajak berbicara dalam keputusan seperti ini, serta kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, apakah itu berdasarkan jenis kelamin, ras maupun warna kulit.

Gerakan wanita telah mengikis banyak kendala yang melingkupi setengah umat manusia yang berada dalam status inferior. Gerakan lingkungan hidup telah emaksa para pemimpin politik dan bisnis untuk kembali melihat sumber daya alam dengan penglihatan baru. Dan kampanye di banyak negara oleh suku-suku yang ternacam dengan adanya “pembangunan” dan “kemajuan” , telah membawa para penduduk asli menjadi sorotan. (John Clark, 1995, p. 18)

3- Perkembangan Upaya Perlindungan terhadap Hak-hal Asasi Manusia dalam Masyarakat yang Beradab

Sebelum dunia memiliki Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, para pendiri Republik Indonesia (founding fathers) sudah menyadari pentingnya HAM sebagai konsep yang mendasari suatu negara. Pada waktu menysun UUD 19945, telah terjadi perdebatan mengenai hal ini, teruatama antara Bung Karno, yang didukung oleh Supomo sebagai arsitek utama UUD, dengan Bung Hatta dan Muhammad Yamin. Keempat tokoh ini pada umumnya sepakat mengenai konsep negara. Tetapi Bung Karno dan Supomo berpendapat bahwa HAM, yang berasal dari ideologi liberalisme, karena itu intinya adalah individualisme, tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal UUD. Sebaliknya, Bung Hatta dan Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan tulisan, untuk menjamin agar negara tidak terjerumus ke dalam konsep negara kekuasaan. Pada akhirnya pandangan Bung Hatta dan Yamin diterima, tetapi dengan kompromi, yaitu dengan dicantumkannya kalimat “diatur oleh undang-undang”.

Menurut Bung Hatta, UUD 1945 memuat ide HAM dalam Pantjasila dan beberapa pasal mengenai hak asasi warga negara. Sila ke 4, Kerakyatan, mencerminkan HAM di bidang politik, sedangkan sila ke 5, Keadilan sosial, berisikan dimensi ekonomi dari HAM. Bung Hatta juga menjelaskan bahwa pengertian HAM secara lebih mendasar dirumuskan dengan istilah lain, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang selanjutnya berakar pada sila “Ketuhanan yang Maha Esa”. Beberapa pasal dalam batang tubuh UUD 1945, menurut Hatta, adalah eksplisitasi dari prinsip HAM, yaitu :

1- Pasal 27, tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

2- Pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan tulisan;

3- Pasal 29, tentang kemerdekaan tiap-tiap penduduk, untuk memeluk agamanya masing-masing;

4- Pasal 30, tentang hak dan kuwajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

5- Pasal 31, tentang hak mendapat pengajaran; dan

6- Pasal 34, tentang hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh negara.

Sebenarnya, menurut M. Dawam Rahardjo, masih dapat ditambahkan Pasal 32, yang berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, dan padal 36 yang berbunyi “Bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang mengandung makna HAM, apabila dilihat pada penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban membina kebudayaan-kebudayaan, termasuk bahasa-bahasa daerah yang terarah kepada pembentukan kebudayaan nasional. (M.Dawam Rahardjo 1992, p. 47)

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, kedudukan pribadi manusia memperoleh pengakuan yang lebih luas dan kokoh dalam hubungan internasional. Piagam PBB memuat tiga gagasan utama, yaitu hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, hak asasi manusia, dan gagasan tentang perdamaian. Penerimaan piagam PBB berarti telah diberikan bentuk dan kehidupan kepada ideologi hak-hak asasi manusia dan ideologi penentuan nasib sendiri. Stelah melalui perdebatan yang panjang di antara anggota-anggota PBB terutama antara anggota-anggota PBB , terutama antara Blok Barat dan Blok Sosialis, akhirnya pada 1948 diproklamirkan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini didirikan di atas empat tonggak utama :

1- Hak-hak pribadi, antara lain, hak persamaan, hak hidup, kebebasan, keamanan dan sebagainya, yang termuat dalam pasal 3 sd. 11;

2- Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial di mana ia ikut serta, yaitu hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak untuk menikah; kebebasan bergerak di dalam atau di luar negara nasional; untuk memiliki kewarganegaraan; untuk mencari mencari tempat suaka dalam keadaan adanya penindasan; hak-hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama, yang semuanya diatur dalam pasal 12 sd. 17;

3- Hak dan kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pemebntukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, yang meliputi kebebasan berkesadaran, berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintahan umum, diatur dalam pasal 18 sd. Pasal 21;

4- Hak-hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam bidang hubungan-hubungan perburuhan, produksi dan pendidikan; hak untuk bekerja dan mendapatkan jaminan sosial dan hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat, yang diatur dalam pasal 22 sd. Pasal 27.

Pada tahun 1966 PBB mengesahkan dua kovenan internasional untuk Hak-hak Asasi Manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak ekonomi, Sosial, Budaya yang secara moral dan politik mengikat negara-negara anggota PBB. Ketiga dokumen tersebut dapat dikatakan merupakan perangkat normatif internasional Hak-hak Asasi manusia yang setiap negara anggota PBB diminta, bahkan disesak oleh masyarakat dunia untuk mematuhinya. (A. Hakim G. Nusantara, dalam Antonio Cassesse, 1994, p xxi)

4- Perspektif Baru dalam Hak-hak Asasi Manusia

Masalah hak-hak asasi manusia dewasa ini telah memperoleh perspektif baru dalam hubungannya dengan proses globalisasi yang pada saat ini tengah berlangsung. Juga lantaran berbagai perubahan yang terjadi di berbagai kawasan di dunia, yang melahirkan berbagai fenomena baru, seperti semakin berkembang dan menguatnya kerjasama dan solidaritas masyarakat sipil (civil society), berkembangnya konsep-konsep baru tentang keamanan (security) dan perdamian yang berkelanjutan (sustainable peace), konsep kedaulatan (sovereignty) dan dipikirkannya kembali konsep negara kebangsaan (nation-state), atau setidak-tidaknya kebijakan-kebijakan tentangnya dalam konteks globalisasi.

Kalau pada tahun 1948 yang lalu, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan di dalam 30 pasal secara sumir, maka pada tahun 1966 telah dilakukan penjabaran dari Deklarasi tersebut di dalam dua kovenan international : International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan International Covenant on Civil and Political Rights. Kalau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan generasi pertama hak-hak asasi manusia itu lebih menekankan hak politik dan hak sipil, sedang konvensi internasional tersebut di atas yang juga di sebut generasi kedua haka-hak asasi manusia telah mengembangkan hak sosial, ekonomi dan budaya secara luas, maka kelahiran “Hak Asai atas Pembangunan “ (The Rights to Develpoment) pada Sidang Umum PBB Desember 1986 tekah mengembangkan Collective Rights dan Poeples Rights’ yang lebih luas. Inilah yang disebut hak-hak asasi manusia generasi ketiga (lihat Clarence Diaz).

Baru-baru ini telah pula dilahirkan the International Convention on the Child dan The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families yang pada saat ini tengah dalam proses ratifikasi. Proses ratifikasi dari Konvensi tentang Hak-hak bagi Anak-anak ini mengalami perkembangan yang sangat anak ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan menggembirakan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena peran lembaga swadaya masyarakat internasional yang selama ini telah mengadvokasi Collective Rights dan mengembangkan program-program yang berhubungan dengan anak-anak, peran UNICEF, Center for Human Rights dan World Summit for Children serta dukungan dari berbagai pemerintah. Misalnya, pada bulan Desember 1990 yang lalu, telah diselenggarakan dua acara international tentang hak asasi bagi anak-anak : A Global Consultation on Implementation Strategies for Children’ Rights, yang diselenggarakan di UNICEF International Child Development Centre di Florence, Itali dan A Workshop on the Rights of Child di New Delhi, India, yang didukung oleh Pusat Hak Asasi Manusia PBB. Selanjutnya, pada bulan Februari 1991, telah dipilih sepuluh orang Komite untuk Hak Asasi bagi Anak-anak yang kemudian mengadakan rapat di Jenewa pada tanggal 25 Nopember hingga 13 Desember 1991.

Oleh karena sentralnya masalah hak-hak asasi manusia, yang merupakan persoalan mendasar bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok dan dalam hubungan antar bangsa, baru-baur ini isu tersebut dijadikan tema sentral oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada konperensi tahunannya bersama lembaga swadaya masyarakat internasional. Kali ini, masalah keadilan dan hak asasi di bicarakan dalam konteks perdamaian, keadilan dan pembangunan dalam rangka Penyusunan Tatanan Dunia Baru. Di dalam konperensi internasional yang diselenggarakan di markas besar PBB, pada tanggal 11-13 September 1991 tersebut, hadir 1.000 orang dari berbagai pusat studi dan lembaga swadaya masyarakat dari seluruh dunia. Mereka selama ini menekuni berbagai bidang kajian dan kepedulian sosial yang beraneka ragam-mulai dari lembaga keagamaan dan organisasi wanita, lembaga pengembangan media dan informasi sampai dengan pusat studi perdamaian dan masa depan.

Selama ini lembaga-lembaga studi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut telah membangun jaringan regional dan internasional yang telah meningkatkan efektifitas studi, program aksi maupun kegiatan advokasinya. Dan mereka telah pula melakukan berbagai inisiatif bagi upaya-upaya perdamaian denga berbagai kajian dan penelitian perdamian, pendidikan perdamaian dan diplomasi –bukan saja di kawasan yang sedang terjadi komplik, tetapi juga didalam masyarakat dunia secara luas. Bebagai inisiatif, kajian dan program pendidikan serta program aksi ini telah memberikan perspektif baru dalam melihat permasalahan dunia dan kemanusiaan, serta memberikan alternatif bagi pembangunan yang lebih adil, damai, berkelanjutan dan partisipatif.

4- Hak Asasi Atas Pembangunan dan Perdamaian

Sebenarnya deklarasi “Hak Asasi atas Pembangunan” ini telah lama direncanakan dan disusun, sebelum akhirnya disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1986. Semenjak tahun 1981 sutu kelompok kerja yang terdiri dari para ahli tentang Hak Asasi atas Pembangunan telah dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), untuk melakukan studi tentang wilayah dan isi dari “Hak Asasi atas Pembangunan” ini dan cara-cara yang paling efektif untuk menjamin realisasinya di semua negara dalam bidang hak ekonomi, sosial dan budaya, yang didukung oleh instrumen internsional yang beraneka ragam. Secara khusus perhatian diberikan kepada kemungkinan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dalam upaya mereak untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia.

Jauh sebelum itu, sebenarnya beberapa deklarasi telah dirancang di lingkungan PBB. Namun pemikiran dan istilah ‘Hak Asasi atas Pembangunan” tidak pernah muncul dan dipakai orang pada lingkaran internasional, sampai dengan pada tahun 1966, ketika Menteri Luar Negeri Senegal menyampaikan pidatonya di Sidang Umum PBB, saat ia mengemukakan tentang perlunya penyusunan “Tatanan Ekonomi Dunia Baru”. Di situ ia mengatakan :

” Not only must we affirm our right to development, but we must also take the steps which will enable this rights to become a realty. We must build a new system, based not only on the theoretical affirmation of the sacred rights of peoples and nations but on the actual enjoyment of these rights ‘ (lihat “Human Rights Newsletter’)

Untuk beberapa lama pemikiran tentang Rights to Development ini hilang kembali dari peredaran, dan pada tahun 1972 ia muncul kembali ke permukaan ketika Jaksa Agung Senegal, Keba M’Baye menyampaikan kuliah perdana di Internasional Institute of Human Rights di Strasbourg, yang bertajuk : “The Rights to Develoment as Human Rights”. Keba M’ Baye sendiri memegang peran yang sangat penting di dalam menggoalkan resolusi 4 (XXXIII) oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1977. Dalam paragrap 4 resolusi terseut, dinyatakan bahwa ECOSOC harus memanggil Sekretaris Jenderal PBB, yang bekerjasama dengan UNESCO dan lembaga-lembaga lain yang berkompetenm unutk melakukan kajian tentang dimensi internasional dari Rights to Development ini.

Dari proses perumusan serta pengesahan dapat dilihat bahwa deklarasi hak asasi atas pembangunan ini merupaka inisiatif dari kalangan masyarakat Dunia Ketiga. Setalah melewati proses yang panjang, akhirnya inisiatif itu diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1986. Deklarasi ini diterima dengan pemungutan suara, di mana 146 suara menyatakan setuju, melawan 1 (satu) suara menolak (Amerika Serikat) dan 8 (delapan) suara abstain (Denmark, Finlandia, Iceland, Swedia, Isreal, Jepang, Inggeris, Republik Federal Jerman). Dan hanya Norwegia yang meerima deklarasi tersebut di antara negara-negara Skandinavia.

“Hak Asasi Pembangunan” tersebut disusun berdasarkan tujuan dan prinsip dari Deklarasi PBB yang berhubungan dengan pencapaina kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusian, sesrta dalam meningkatkan dan medorong penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebsan dasar bagi semua tanpa pembedaan keturunan, jenis kelamin , bahasa dan kepercayaan. PBB menyadari bahwa pembangunan merupakan proses yag komprehensif di dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik, yang bertujuan untk kesejahteraan seluruh penduduk dunia dan semua individu atas dasar partisipasi mereka secara aktif, bebas dan bermakna di dalam pembangunan dan di dalam pembagian yang adil dan layak terhadap hasil pembangunan tersebut. Ia juga mempertimbangkan bahwa, di bawah provisi Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia,setiap pribadi berhak untuk menikmati tatanan sosial dan dunia di mana hak-hak dan kebebasannya yang tercantum di dalamnya dapt direalisasikannya seara penuh.

Kesadaran bahwa perdamaian internasional dan keamanan merupakan unsur yang essensial bagi pelaksanaan pembangunan telah mengilhami perumusan Hak Asasi Pembangunan ini. Hal ini meneguhkan kembalii hubungan yang sangat dekat antara perluncutan senjata untuk sangat mempengaruhi kemajuan di bidang pembangunan. Demikian pula, sumber daya yang di belanjakan lewat program perlucutan senjata hendaknya di sumbangkan bagi pembangunan sosial dan ekonomi serta kesejahtraan semua rakyat, khususnya bagi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang.

Landasan perumusan “Hak Asasi atas Pembangunan” ini adalah pengakuan bahwa pribadi manusia merupaka sentral dan subyek bagi proses pembangunan. Dan kebijakan pembangunan hendaknya menjadikan manusia sebagai parisipan dan sasaran utama baii pembangunan. Upaya pada tingkat intenasional untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi hendaknya dibarengi dengan upaya untuk menyusun tatanan ekonomi internasional baru. Atas dasar itu maka disepakatilah Deklarasi tentang Hak-hak asasi atas Pembangunan.

Isi dari “Hak Asasi Atas Pembangunan” ini antara lain hal-hal yang fundamental tentang hubungan antara hak-hak asasi manusia pada umumnya dengan masalah pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Misalnya, di dalam pasal 1 disebutkan bahwa, “ Hak Asasi atas Pembangunan” adalah hak-hak asasi manusia yang tidak terpisah-pisahkan dimana setiap pribadi manusia dan semua rakyat berhak untuk berpartisipasi, memberikan sumbangannya dan untuk menikmati pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik, dimana seluruh hak-hak asasi manusia dan kebebasab dasar dapat sepenuhnya direalisasikan. Kedua, “ Hakm Asasi atas Pembanguna” juga mengimplikasikan realisasi penuh dari hak rakyat untuk penetuan nasib sendiri, yang termasuk di dalamnya hak untuk provisi yan relevan bagi perjanjian internasional untuk hak-hak asasi manusia, pelaksanaan hak yang tak terpisahkan bagi kedaulatan terhadap kekayaan dan sumber daya alam.

Pasal 9 lebih ditekankan kepada peran dan kewajiban negara untuk mengambil langkah, pada tingkat nasional, untuk merealisasikan “ Hak Asasi Atas Pembangunan” dan menjamin kesamaan kesempatan untuk semua di dalam akses terhadap sumber-sumber dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, perumahan, pekerjaan dan pembagian pendapatan yang layak. Pengukuran yang efektif harus dilakukan untuk menjamin bahwa kaum perempuan memiliki peran yang aktif di dalam proses pembangunan. Reformasi Ekonomi dan sosial yang tepat harus pula dilakukan dengan pandangan untuk mengatasi semua masalah ketidakadilan sosial.

Masih panjang jalan yang harus ditempuh dalam proses demokratisasi dan penghormatan serta pembelaan terhadap Hak-hak asasi manusia. Dan tidak selamanya jalan tersebut datar dan mulus. Bahkan kadang-kadang penuh onak dan duri. Namun jalan tersebut adalah jalan yang mulia bagi masa depan bangsa dan negara, bagi tegaknya keadilan dan perdamaian dan bagi tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan.

2009-03-27T01:22:00.000-07:00

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lebih dari setengah abad sudah Indonesia terus berproses untuk melaksanakan pemerintahan yang dicita-citakannya yaitu pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat atau yang lebih dikenal dengan sistem pemerintahan demokrasi. Namun, waktu yang cukup lama itu belum mampu membuat Indonesia melaksanakan pemerintahan yang demokratis secara maksimal. Pelaksanaan demokrasi hanya wacana belaka yang dalam pelaksanaanya hanya setengah-setengah atau dibangun dengan tambal sulam atau zigzag tanpa arah.
Demokrasi hanya dapat dibangun melalui pengembangan dan penataan sistem (system building). Dengan demikian, eksistensi demokrasi dalam suatu negara tidak bergantung pada individu atau personal pemimpin dan kelompok dominan tertentu yang menguasai pemerintahan negara tetapi terikat pada sistem yang kuat. Engan demikian, tidak dikenal lagi personalisasi kekuasaan, oligarki kekuasaan, dominasi maoritas, tirani minoritas dan sebagainya. Kehidupan demokrasi harus berjalan dalam taaran dan kerangka sistem kenegaraan yang telah kita sepakati bersama.
Pengembangan sistem kelembagaan demokrasi dapat dimulai penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair). Pemilu yang terselenggara secara jujur dan adil baru dapat menjamin terselenggaranya demokrasi dalam arti formal-prosedural belaka untuk mencapai demokrasi yang substansial beberapa langkah lagi supaya melalui pengembangan sistem. Demokrasi sunstansial akan menempatkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi substansial juga memberi ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik.
Pemilihan eksekutif dan legislatif secara lansung sebenarnya membuktikan bahwa partisipasi publik memiliki peran sentral dalam pembentukan dan pergantian kekuasaan dalam praktik penyelenggaraan demokrasi walaupun masih dalam tataran demokrasi formal-proseduaral. Dalam praktik demokrasi substansial, peran rakyat atau warga negara dalam penyelenggaraan negara tidak berakhir begitu saja setelah pemberian suara pada pemilu dan terbentuk pemegang otoritas kekuasaan yang baru. Mereka yang terpilih sebagai pemegang mandat untuk menjalankan otoritas penyelenggaraan negara tidak bisa bekerja tanpa pertimbangan dan masukan dari rakyat. Rakyat berhak berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan serta mengawasi jalannya pemerintahan.

B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini, masalah yang diajukan adalah bagaimana peran dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia?

C. Tujuan
Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui peran dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

2009-03-27T01:21:00.001-07:00

Bab I
Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM

HAM meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik yaitu semua hak yang melekat pada diri pribadi seseorang yang tidak bisa digantikan & HAM ini dibawa sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. HAM yang melekat pada diri manusia itu merupakan kodrat manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Yang wajib melindungi HAM adalah Negara, pemerintah, hukum, setiap orang. Pelanggaran HAM timbul karena terjadi diskriminasi yaitu perbedaan agama, ras, suku, pembatasan, pelecehan, pengucilan baik karena agama, suku, etnik, kelompok, golongan status social, status ekonomi, jenis hokum, keyakinan politik.

Sejarah Singkat Timbulnya HAM

Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke-13 di Inggris. Pertama, Magna Charta (1215). Di dalam piagam ini pengertian hak asasi belum sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak kaum bangsawan dan gereja. Kedua, Bill of Right. Ditetapkan antara lain bahwa penetapan pajak, pembuatan undang-undang dan kepemilikan tentara harus seizin parlemen. Parlemen juga berhak untuk mengubah keputusan raja, mempunyai kebebasan berbicara dan berpendapat. Di samping itu pemilihan parlemen berlaku bebas.

Perkembangan demokrasi di Inggris dan di dunia tidak dapat dilepaskan dari pemikiran para filsuf. Antara lain John Locke memandang manusia sebagai makluk social yang padanya melekat hak-hak asasi yang diberikan oleh alam, yang meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak atas milik (life, liberty, and property). Teori John locke tentang hak asasi manusia ini mempengaruhi Declaration of independence Amerika Serikat pada 4 Juli 1776.

Pada masa pemerintahan raja Louis XVI. Rakyat Perancis membentuk Assemblee Nationale, yaitu Dewan nasional sebagai perwakilan bangsa Perancis. Masyarakat Perancis mengubah strukturnya dari feodalistis menjadi demokratis. Maka pemerintahan lama (kerajaan) dihapuskan dan disusunlah pemerintahan baru. Lalu lahirlah Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen. Deklarasi ini meniru deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Pada perkembangan berikutnya banyak Negara Eropa lainnya juga meniru isi deklarasi Amerika Serikat.

Bab II
Demokrasi

Pengertian Demokrasi

Demokrasi dunia dalam pelaksanaannya terdapat banyak aliran demokrasi, namun di antaranya ada dua kelompok aliran modern penting yaitu Demokrasi Konstitusional dan Demokrasi Komunisme. Demokrasi Konstitusional diikuti oleh India, Pakistan, Filipina, Indonesia. Sedangkan Demokrasi Komunisme diikuti oleh Cina dan Korea Utara. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, bagi rakyat dan untuk rakyat.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan social dan politik yang demokrasi dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode :
• Periode 1945–1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Sehingga banyak bermunculan partai-partai politik. Hal ini mengakibatkan semangat persatuan bangsa menjadi kendor dan lebih mementingkan kepentingan golongan.
• Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menonjolkan aspek demokrasi rakyat.
• Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional dan menonjolkan system presidensial. Pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS/MPR dijadikan landasan formal guna meluruskan kembali penyelewengan UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin.
• Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi pada intinya berpedoman pada kekuatan multi partai untuk meyeimbangkan kekuatan antar lembaga Negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai kembali menonjol, sehingga demokrasi semakin transparan.

Manfaat Demokrasi

Manfaat dari demokrasi adalah :
• Cara untuk mengatur tertib masyarakat
• Cara untuk mengadakan perubahan masyarakat
• Cara untuk menentukan corak kebudayaan sendiri
• Cara untuk menentukan kebebasan bergerak
• Cara untuk menyatakan pendapat lisan maupun tulisan (termasuk kebebasan pers)
• Cara untuk berkumpul, menganut agama dan kepercayaan

Macam-Macam Demokrasi

Demokrasi Sederhana (terdapat di desa)
Demokrasi Barat (kontinen dan Amerika, terdapat di barat)
Demokrasi Kapitalis
Demokrasi Timur (Negara sosialis seperti Unisoviet, cina, Korut)
Demokrasi Tengah (dianut saat Jerman masa Hitler Dan Itali Masa Mussolini)

BAB III
Hubungan HAM dan Demokrasi

Hal-hal yang berkaitan dengan HAM dan demokrasi adalah :
• masalah yang terburuk adalah instrumen yang diharapkan mendorong kepastian hukum, keterwakilan demokratik, dan pemerintahan yang bertanggung jawab
• masalah serius mengenai hak sosial dan ekonomi
• kurangnya saluran partisipasi langsung, kekerasan dan ketakutan, serta kewarganegaraan

Hubungan antara HAM dan demokrasi sering didefinisikan sebagai hubungan mutual re-enforcing, saling memperkuat. Kemajuan kerja politik akan memperkuat perlindungan HAM. Perlindungan HAM akan memperkuat demokrasi. Sebaliknya, kemunduran demokrasi akan mempersulit pemajuan HAM dan pada gilirannya memerosotkan demokrasi itu. Oleh karena itu, yang perlu dibenahi dari HAM dan Demokrasi adalah dengan melakukan beberapa hal ke depan untuk membuat perlindungan dan pemajuan HAM semakin baik, khususnya pada perbaikan representasi. Bagaimana masyarakat, khususnya yang paling dipinggirkan, terepresentasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

2009-03-27T01:06:00.000-07:00

PENGERTIAN-PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi :
kejahatan genosida;
kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :
Membunuh anggota kelompok;
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :
pembunuhan;
pemusnahan;
perbudakan;
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
penyiksaan;
perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
penghilangan orang secara paksa; atau
kejahatan apartheid.

(Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)
Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseoarang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)
Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
Copyright 2007, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

2009-03-03T21:41:00.001-08:00

PERKEMBANGAN TEORI MANAJEMEN

Written by durenz

Saturday, 08 March 2008

Perkembangan teori menajemen terjadi saat ini adalah sangatlah pesat. Oleh karena itu , kita harus mempelajari tentang manajemen mengenai sasaran,dan bagaimana proses perkembangan teori teori manajemen dan prinsip prinsip manajemen itu sendiri.

Didalam bab ini ada terdapat aliran aliran pemikir tentang manajemen, sbb:

A. Aliran klasik ( yang akan di bagi menjadi dua aliran , menejemen ilmiah dan teori organisasi klasik ).

B. Aliran hubungan manusiawi ( sering disebut aliran Neoklasik).

C. Aliran menejemen modern.

Teori Aliran Klasik

Sebelum sejarah yang disebut zaman manajemen ilmiah muncul , telah menjadi revolusi industry pada abad ke 19 , yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan suatu pendekatan manajemen yang sistematik. Dan kemudian dibahas dalam teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen dan di uraikan oleh para tokoh dan gagasan mereka.

Perkembangan awal teori manajemen

Ada dua tokoh manajemen ,yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yang akan dibahas disini, yaitu: Robert Owen dan Charles Babbage .

Robert Owen ( 1771-1858)

Pada permulaan tahun 1800 an : Robert Owen , seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark Skotlandia.Menekankan penting unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan - perbaikan dalam kondisi kerja , seperti pengurangan hari kerja standar,pembatasan anak-anak dibawah umur yang bekerja,membagun perumahan yang lebih baik bagi karayawan dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah.

Table 3.1.: Sejarah Perkembangan Teori Manajemen

Periode Waktu	Aliran Manajemen	Kontributor
1870-1930	Manajemen Ilmiah	Fedrick w taylor Frank dan Lilian Gilbreth Henry Gannt Harington Emerson
1900-1940	Teori Organisasi Klasik	Henti Fayol Jame J Mooney
1930-1940	Hubungan manusiawi	Hawthorne Studies Eltion Mayo Fritz Roenhlisberger Hugo Monsterberg
1940- Sekarang	Manajemen Modern	Abraham Maslow Chris Argyris, Douglas Mcgregor, Edgar schien, David Mcclelend, Robert Blake dan Jane Mauton , Ernest Dale, Peter Drucker dan sebagai nya, serta ahli - ahli operation research( Management science)

Charles Babbage (1792-1871 ).

Charles Babbge,seorang profeaor matematika dari inggris,mencurahkan banyak wktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien.Babbge adalah pengajur pertama prinsip pembagian kerja melalui spesifikasinya.

1. MANAJEMEN ILMIAH.

Aliran manajemen ilmiah ( scientific management ) ditandai konstribusi-konstribusi dari Federick W. Taylor,Frank dan Lillian Gilbreth,Henry L. Gantt,dan Harrington Emerson,yang akan diuraikan satu persatu.

Frederick W. Taylor ( 1856-1915 ).

Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Federick Winslow Taylor sekitr tahun 1900 an. Karena karyanya tersebut,Taylor disebut “bapak manajemen ilmiah”. Dalam buku-buku literature,manajemen ilmiah sering diartikn berbeda.

Arti pertama,manajemen ilmiah merupakan penerapan ilmiah meode studi,anlisa dan pemecahan masalah-masalah organisasi.

Arti kedua ,manajemenilmiah adalah seperangkat mekanisme - mekanisme atau teknik - teknik “a bag of trick” untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi.

Taylor menuangkan gagasan-gagasannya dalam tiga judul makalah,yaitu:Shop Management,The Principle of Scientific Management,dan Testimony Before the Special House Committee,yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Scientific Management.

Toylor memberikan prinsip – prinsip dasar dalam penerapan pendekatan pada manajemen , sbb:

v Pengembangan metoda-metoda imiah dalam manajemen,agar,sebagai contoh,metoda yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan.

v Seleksi ilmiah untuk karyawan,agar setiap karyawan dapat diberikan taggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya.

v Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan.

v Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja.

Frank dan Lillian Gilbreth ( 1868-1924 dan 1878-1972).

Contributor utama dalam aliran ini adalah pasangan suami istri Frenk Bungker dan Lilian Gilbreth. Dalam aliran ini Frank lebih cenderung terhadap masalah yang sangat efisien, terutama untuk menemukan “cara yang terbaik untuk mengerjakan suatu tugas”.

Sedangkan istrinya Lillian Gilbreth lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja ,seperti seleksi,penempatan dan latihan personalia.Dia menuangkan gagasannya dalam buku yamg berjudul” The Psychology of Management”.

Henry L. Gantt ( 1861-1919 ).

Seperti Taylor, Henry L. Gantt mengemukakan gagasan-gagasan,yaitu :

v Saling menguntungkan antar tenaga kerja dengan manajemen.

v Seleksi kerjasama ilmiah tenaga kerja

v Sistem insentif (bonus) untuk merangsang produktivitas.

v Pengunaan-pengunaan,instruksi-instruksi kerja yang terperinci.

Harrington Emerson (1853-1931)

Emerson mengemukakan 12 (dua belas) prinsip-prinsip efisiensi yang sangat terkenal, yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

v Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas.

v Kegiatan yang dilakukan masuk akal.

v Adanya staf yang cakap.

v Disiplin.

v Balas jasa yang adil.

v Laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat dan ajeg – sistem informasi dan akuntansi.

v Pemberian perintah-perencanaan dan pengurusan kerja.

v Adanya standar-standar dan skedul-skedul – metoda dan waktu setiap kegiatan.

v Kondisi yang distandardisasi.

v Operasi yang distandarisasi.

v Instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar.

v Balas jasa efisiensi-rencana intensif.

2. TEORI ORGANISASI KLASIK.

Henri Fayol,

seorang industrialis prancis,mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan oeganisasi – organisasi yang komplek dalam bukunya yang terkenal,administration industrielle et generale(administrasi industrsi dan umum).

Dalam teori administrasinya dia memerincikan manajemen menjadi lima unsur , yaitu: Perencanaan, pengorganisasian , Pemberian perintah, Pengkordinasian, Pengawasan.

ALIRAN HUBUNGAN MANUSIAWI

Aliran hubungan manusiawi (prilaku manusia atau Neoklasik) muncul karena ketidak- puasan bahwa yang dikemukakan pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efesiansi produksi dan keharmonisan kerja.Para manajer masih menghadapi kesulitan-kesulitan dan frustrasi karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola prilaku yang rasional.

Ada beberapa ahli yang mencoba melengkapi teori organisasi Klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi,yaitu :

Hugo Munsterberg ( 1863-1916)

Dia sebagai pencecus psikologi industri’sehingga hugo munsterberg disebut bapak “psikologi industri”. Dalam bukunya Psikology and Industial Effisiensy,dia menguraikan tentang peralatan psikologi untuk mencapai tujuan.

Elton Mayo (1880-1949)

Dia mengemukakan bahwa, Hubungan manusia sering digunakan sebagai istilah umumuntuk menggambarkan cara seorang menejer berinteraksi kepad bawahan bawahannya. Itu bertujuan untuk menciptakan hubungan kemanusian yang baik.

ALIRAN MANAJEMEN MODERN

Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda.Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai prilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah,dikenal sbg aliran kuantitatif (operation research dan management science atau manajemen operasi )

PRILAKU ORGANISASI

Perkembangan aliran prilaku organisasi ditandai dengan pandangan dan pendapat baru tentang prilaku manusia dan sistem sosial.Toko-toko aliran ini antara lain :

1. Abraham Maslow,yang mengemukakan adanya “hirarki kebutuhan“dalam penjelasannya tentang prilaku manusia dan dinamimika motivasi.

2. Douglas McGregor dengn teori X dan teori Y nya.

3. Frederick Herzberg yang menguraikan teori motivasi higienis atau teori dua faktor.

4. Robert Blake dan Jane Mouton yang membahas lima gaya kepemimpinan dengan kisi-kisi manejerial (managerial grid).

5. Rensis Likert yang telah mengidentifikasi dan melakukan penelitian secara extensive mengenai empat sistem manajemen, dari system 1 :exploitif-otoriatif sampai system 4: partisipatif kelompok.

6. Fred Fiedler yang menyarankan pendekatan contingency pada studi kepemimpinan

7. Chris Argyris yang memandang organisasi sebagai sistem social atau sistem antar hubungan budaya.

8. Edgar Schein yang banyak meneliti dinamika kelompok dalam organisasi, dan lain-lainnya.

Ada beberap prinsip dasar penting yang disimpulkan dari pendapat para tokoh- tokoh manajemen modern, yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu teknik secara ketat (peranan, prosedur, prinsip)

2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati hati.

3. Organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan menejer individual untuk pengawasan sesuai dengan situasi.

4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan.

ALIRAN KUANTITATIF

Aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya team-team riset operasi (operations research) dalam pemecahan masalah-masalah industri, yang didasarkan atas sukses team-team riset operasi inggris dalam perang dunia ke II. Rist operasi kemudian diformalisasikan dan disebut aliran management science yang berfungsi untuk penganggaran modal , manajemen aliran kas , scheduling produksi , pengembangan strategi produksi , perencanaan pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persedian yang optimaldan sebagainya

Langkah-langkah pendekatan management science biasanya sebagai berikut:

1. Perumusan masalah.

2. Penyusunan suatu model matematis.

3. Mendapatkan penyelesaian dari model.

4. Pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model.

5. Penetaoan pengawasan atas hasil-hasil.

6. Pelaksanaan hasil dalam kegiatan-implementasi.

PENDEKATAN SISTEM

Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan system member manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Sistem pendekatan adalah sangat mendasar sehingga segala sesuatu adalah saling berhubungan tau saling tergantung. Suatu sistem terdiri dari elemen elemen yang saling tergangtung dan saling berhubungan dan bila elemen tersebut berinteraksi maka membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh.

PENDEKATAN KONTINGENSI

Pendekatan kontingensi (contingency approach) dikembangkan oleh para manajer, konsultan dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Menurut pendekatan ini tugas seorang menejer adalah mengidentifikasikan eknik mana , pada situasi tertentu , dibawah keadaan tertentu , dan pada waktu tertentu dana akan membawa pencapaintujuan manajemen.

perkembangan management

2009-03-03T21:41:00.000-08:00

PERKEMBANGAN TEORI MANAJEMEN

Written by durenz

Saturday, 08 March 2008

Didalam bab ini ada terdapat aliran aliran pemikir tentang manajemen, sbb:

A. Aliran klasik ( yang akan di bagi menjadi dua aliran , menejemen ilmiah dan teori organisasi klasik ).

B. Aliran hubungan manusiawi ( sering disebut aliran Neoklasik).

C. Aliran menejemen modern.

Teori Aliran Klasik

Perkembangan awal teori manajemen

Ada dua tokoh manajemen ,yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, yang akan dibahas disini, yaitu: Robert Owen dan Charles Babbage .

Robert Owen ( 1771-1858)

Table 3.1.: Sejarah Perkembangan Teori Manajemen

Periode Waktu	Aliran Manajemen	Kontributor
1870-1930	Manajemen Ilmiah	Fedrick w taylor Frank dan Lilian Gilbreth Henry Gannt Harington Emerson
1900-1940	Teori Organisasi Klasik	Henti Fayol Jame J Mooney
1930-1940	Hubungan manusiawi	Hawthorne Studies Eltion Mayo Fritz Roenhlisberger Hugo Monsterberg
1940- Sekarang	Manajemen Modern	Abraham Maslow Chris Argyris, Douglas Mcgregor, Edgar schien, David Mcclelend, Robert Blake dan Jane Mauton , Ernest Dale, Peter Drucker dan sebagai nya, serta ahli - ahli operation research( Management science)